Mahasiswa Bidikmisi, Mahasiswa Penyandang Dana Darimana?

Melalui tulisan ini, saya ingin membenarkan suatu hal yang selalu saja menjadi bahan pembicaraan di setiap sudut kampus.
Saya tidak tahu jenis tulisan ini yang jelas ini memuat fakta dan opini dari yang saya temukan dan yang saya kutip.
Tulisan ini ada karena melihat beberapa keluhan teman-teman yang mengeluhkan nominal UKT dengan fasilitas tidak sebanding.
UKT 3 JUTA, 850rb, dapat apa?
* ilmu kaka, iya ilmu.
*Kursi ya kursi, tapi kayu yang kokoh dari tahun 86, 91, 93.
* dapat AC kan? Eh.. Rusak ya? Merk apa? Gak jelas.
Nah, bukan rusak sih, tapi gak terawat tepatnya.
* LCD proyektor, ngantri, padahal sudah bayar mahal untuk kuliah.
Poin ini hanya sebagian yang mengeluhkannya karena yah paling si Keti dan si Seti aja yang ngerasa beban ngantri nenteng LCD, naik turun tangga sampai di kelas eh rusak, eh listrik mati.
Lucunya, kok gak digantung pakai bracket aja yah di tiap kelas?
Gak aman, loh? Bukankah itu sudah ada yang bertanggungjawab atas keamanan kampus? Kan mereka dibayar juga loh.
* apalagi?
Well, berbagai keluhan selalu saja ditemukan di kampus kita.
Saya sangat mengerti keadaan teman-teman yang melihat orangtuanya banting-tulang untuk membayar UKT anaknya. Ada yang 3 juta-850rb.
Hmm, saya mahasiswa bidikmisi.
Di kelas, ada yang bilang sambil bercanda sih “eh.. Ada hakku di uang bidikmisimu nah!”
^shocked^
-----------
Teman-teman,
kami melamar beasiswa bidikmisi jauh sebelum diterima di kampus ini, kami pun tidak mendaftarkan diri begitu saja, kami diseleksi oleh Kepala Sekolah kami, pihak sekolah kami sebelumnya mengamati keadaan ekonomi keluarga kami yang memang layak menerima bantuan.
Pihak Dikti, mensosialisasikan beasiswa ini ke tiap sekolah, mereka menggambarkan dengan sangat jelas bahwa dana yang disiapkan untuk BidikMisi ini adalah seluruhnya uang kelolaan kemenkeu dari pajak masyarakat.

Kami tidak memakan uang kalian yang disetor ke kampus.
Seandainya, uang bidikmisi itu berasal dari UKT kalian, maka pihak kampus hanya memberi kuota minimum kepada pelamar bidikmisi untuk duduk di bangku kuliah, selain itu kami tidak akan mendapat tunjangan hidup yang jumlahnya hampir sama dengan kampus lain secara keseluruhan, waktu pendapatannya juga tidak mungkin sama secara nasional.
Nyatanya, kami tidak mengambil sepeserpun UKT kalian.
Tidak percaya? Gunakan pulsa data kalian googling, tanya ke BAAK!

Kami sebagai awardee diputuskan berhak dibiayai oleh dikti sebelum perkuliahan dimulai. Jadi, kami yang mendapatkan bidikmisi ini bukan dari kampus tapi langsung dari DIKTI. Pihak sekolah kita pun yang membantu. Kami juga masyarakat, kami bayar pajak, setiap makanan yang kami beli sudah dikenai pajak, rumah kami dikenai pajak, semuanya dipajakin. Uang bidikmisi yang kami dapatkan memang hak kami.

kalian membayar kampus, kami juga bayar kak.
Kompensasi dari Dikti itu 6.000.000 per bulan dan pihak kampus yang menerima mahasiswa bidikmisi juga turut berhak memotong uang tersebut sesuai kebutuhan kampus dengan maksimum potongan 2.900.000 *mungkin. Banyak kan say uang nak BM?
setelah resmi duduk di kelas sektor Parangtambung, kami baru tahu bahwa UNM hanya memotong 2.100.000 sehingga tiap semesternya kami digaji *eh 3.900.000.

Ratusan mahasiswa bidikmisi menyetor ke kampus 2,1 setiap semester atau 2x setahun. Yang kami tahu setelah orientasi mahasiswa bidikmisi, uang itu dikelola lagi oleh pihak kampus untuk mengadakan berbagai kegiatan penting untuk mendidik karakter kami, kemudian disisipkan untuk fasilitas kampus.

Lalu, saya kembali mengingat ketika pihak dikti bersosialisasi ke sekolahku, mereka juga mengatakan bahwa uang buku ditanggung, uang transportasi bagi penerima yang tinggal dari daerah akan ditanggung.
Kenyataannya? Tidak ada namanya uang buku. Yup, noproblem. Uang transportasi? Eh tau-taunya malah hanya untuk penerima yang dari luar sulselbar. Sip, oke gapapa.

Teman-teman yang bayar UKT juga ada yang mengeluh, “anak BM ada yang kaya kok! Anak bm ada yang pakai iPhone, anak BM ada yang pakai pakaian branded”
Oh, kalau itu di luar dari pengetahuan saya.
Saya yang sekolah di kota Makassar, benar-benar tidak dibolehkan melamar bidikmisi jika orangtuanya PNS, tapi saya juga heran kok yang dari daerah malah gak selektif gitu ya, yang dari daerah kok bisa jadi penerima bidikmisi tapi mampu?

Nah, ini nih. Walaupun pihak kampus telah melakukan observasi di rumah tiap mahasiswa bidikmisi, mengapa tidak ada LPJ?
Seharusnya pihak kampus tidak hanya mewajibkan mahasiswanya menyetor nilai, tapi juga LPJ. Saya kira tanpa ada bukti pertanggungjawaban menggunakan uang rakyat, sama saja kita itu koruptor.
Bagaimana dengan saya?

Tiap semester saya selalu mencatat pengeluaran saya tapi mau saya laporkan ke mana juga yah?
Saya membeli buku paling sedikit 500.000 tiap semester, saya membiayai keluarga saya, uang transportasi ke kampus ditanggung sendiri, saya juga tak luput berbagi ke kaum yang membutuhkan juga. Uang yang cukup banyak per bulannya bagi kami yang tidak mampu kuliah itu kemudian saya gunakan modal bisnis, selama kuliah berbagai jenis bisnis saya jalankan, mulai dari menjual tiket pesawat, pulsa, kuota data, token, bisnis aplikasi, jualan snack, semuanya saya jalankan dari modal tunjangan dikti. Keuntungan dari itu saya gunakan kembali untuk urusan kampus karena makin menuju semester tua, pengeluaran makin banyak sehingga hidup saya tidak boleh bergantung hanya pada 650.000/bulan. Selain saya, ada yang juga membuka bisnis seperti saya, membiayai kebutuhan orangtuanya, membayar kos sendiri, dll. Intinya, kami menggunakan uang itu juga secara bijak.
Sebagian dari kami berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sedangkan, kalian tidak mungkin diberikan jumlah UKT yang harus dibayar jika bapak kalian hanya tukang bengkel. Sebagian dari kalian pula tentunya punya Bapak-Ibu yang bekerja dengan gaji layak, banyak dari kalian itu anak dosen, anak PNS, dsb.

Nah, mengapa masih ada yang mengatakan kalau uang bidikmisi dari UKT kalian?

Ada yang dikatakan penerima UKT Nol, kalian tidak mencaritahu siapa yang membiayainya? Kampus,kan? Uang kampus dari mana? opini saya, teman2 yang membayar UKT secara tidak langsung membiayai penerima UKT Nol.
Beasiswa PPA darimana?
Kok banyak anak dosen dapat beasiswa PPA?
*caritahusendiri*

Stop talking that bullshit.
Kami juga manusia, kami berjuang mati-matian belajar dan kuliah yang benar untuk mempertanggungjawabkan kewajiban kita yang sudah makan uang rakyat (termasuk uang kalian tapi bukan UKT kalian). Sedangkan, sebagian besar dari kalian malah bersantai-santai karena berpikir bahwa kalian sudah bayar kampus. Kalian bisa protes, kita gak boleh karena dikira gak tahu diri. kalian bisa nuntut hak kalian, kami gak bisa. Kalian boleh milih mau kapan lulus, nah kita harus lulus selama 8 semester. Menurut salah satu sumber, bahkan ada mahasiswa bidikmisi yang tidak dibolehkan mengikuti program permata karena dianggap tidak mampu secara finansial di kota orang. Lalu, kalian hanya tahu kami menikmati uang pemerintah dengan begitu mudahnya? Kalian gak tahu kami seperti mengemis duduk diteras bank Mandiri untuk membuka blokiran, padahal kami juga nasabah, yah gapapa deh kami ngantri duduk melantai, tapi hampir selalu perlakuan psikis oleh pihak bank utamanya security bahkan cleaning-service sangat menyakitkan kepada kami, kami selalu dipandang sebelah mata oleh pihak bank jika datang hanya sekadar bertanya “kapan uang bidikmisi cair?”

Melalui tulisan ini, saya hanya ingin mengklarifikasi bahwa kami tidak berbahagia di atas penderitaan UKT kalian, bahkan walaupun kami punya biaya hidup tiap bulan dari dikti tidak berarti hidup kita juga sudah mewah. Saya bahkan masih selalu menahan lapar berhari-hari.

Untuk pihak kampus,
Tegaskan kepada mahasiswa yang katanya tidak mampu tapi membelanjakan uangnya hanya untuk hangout dan nonton di bioskop. Lalu, sempurnakanlah fasilitas di ruang belajar kami. Kami sebagai calon tenaga pendidik tahu persis bahwa siswa tidak boleh belajar di ruangan yang lembab, tapi kita sendiri malah kegerahan belajar dan berdiskusi.

masih banyak yang ingin saya bahas tentang bidikmisi, tapi lelah kaka.

Thanks.